PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Banyak masyarakat Indonesia sampai saat ini yang mengabaikan arti dari negara dan konstitusi. Bahkan bukan hanya mengabaikan, namun banyak juga yang tidak mengetahui makna dari negara dan konstitusi tersebut. Golongan masyarakat yang demikian sepertinya kurang pemahaman pendidikan tentang negara dan konstitusi Indonesia. Terlebih di era globalisasi ini masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang negara dan konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari dan memahami makna negara dan konstitusi yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Negara yaitu suatu tempat yang di dalamnya di diami oleh banyak orang yang mempunyai tujuan hidup yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, sedangkan konstitusi adalah salah satu norma hukum dibawah dasar Negara. Pernyataan-pernyataan tersebutlah yang membuat penulis mengangkat permasalan tersebut ke dalam tema makalah ini yang berjudul ‘Negara dan Konsitusi Indonesia’.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Adapun yang akan dibahas dan menjadi rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan Negara?
2. Apa yang dimaksud dengan Konstitusi?
3. Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia?
1.3 TUJUAN
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan beberapa tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengertian negara
2. Untuk mengetahui pengertian konstitusi
3. Untuk mengetahui pengaruh konstitusi terhadap negara Indonesia
PEMBAHASAN
2.1. NEGARA
2.1.1. Pengertian Negara
Secara historis pengertian Negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Pengertian tentang Negara telah banyak di definisikan oleh para ahli filsuf Yunani Kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Beberapa pendapat tersebut antara lain:
a) Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002), negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.
b) Jean Bodin (Schmandt, 2002), negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat.
c) Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
d) Robert M. Mac Iver (Soehino,1998;Agustino,2007), negara adalah asosiasa yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memeksa.
e) Miriam Budiardjo (2007), negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah.
f) Negara adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok manusia yang dipimpin oleh suatu pemerintahan yang berdaulat.
2.1.2. Teori Terjadinya Negara
a) Teori Teokrasi
Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah maha pencipta di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari tuhan, termasuk negara. Penganut teori ini Thomas Aquinas, Agustinus, FJ. Sthal, maupun Hegel.
b) Teori Organik
Teori ini pertama kali diperkenalakan oleh Plato bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi badan politik, juga bukan orang yang tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam.
c) Teori Perjanjian
Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu Negara karena adanya perjanjian masyarakat.
d) Teori Kekuasaan
Menurut teori kekuasan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan, selayaknya memegangg pucuk pemerintahan.
e) Teori Kedaulatan
Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan Negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat (negara).
2.1.3. Bentuk Negara
a) Negara Kesatuan (unitaris)
Negara kesatuan adalah Negara yang tersusun tunggal, Negara yang hanya berdiri satu Negara saja, tidak terdapat Negara dalam suatu Negara.
Dalam pelaksanaan pemerintah derah di nrgara kesatuan dapat di laksanakan dengan dua alternative sistem, yaitu:
Sistem desantralisasi, dimana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi)
Sistem sentralisasi: dimana segala sesuatu urusan dalam Negara tersebut langsung diatur an di urus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah.
b) Negara Serikat (federasi)
Negara serikat adalah Negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian dari pada suatu Negara serkat.
2.1.4. Negara Indonesia
Berdasarkan berbagai teori terjadinya negara, kedaulatan Negara, serta bentuk dan tujuan Negara, maka Negara Indoneia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dapat dijelaskan secara teoristis sebagai berikut:
a) Lahirnya Negara Indonesia
Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan RI bukanlah merupakan tujuan terakhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan merupakan alat untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, membentuk masyarakat adil makmur, aman sentosa berlandaskan pancasila.
Meskipun ditinjau berdasarkan unsur-unsur yang membentuk negara, hampir semua negara memiliki kesamaan, namun ditinjau dari segi tumbuh dan terbentuknya negara serta susunan negara, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing. Demikian pula negara-negara lain di dunia tumbuh dan berkembang dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing.
Demikian pula Negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena, itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang.
Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, seperti masa kejayaan kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya. Kemudian datanglah bangsa asing ke Indonesia maka bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat), dan satu bahasa, sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara, dan dengan sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara.
Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Kita dapat mempelajari serta menelaah dokumen kenegaraan Indonesia, diantaranya adalah Pembukaan UUD 1945 terutama pada alenea satu sampai tiga yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bengsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia yang sadar dan bangkit melawan penjajah, dan penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan oleh karena itu harus dihapuskan. Alinea ke II menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, alinea III menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religious yang kemudian pernyataan kemerdekaan.
b) Kedaulatan Indonesia
Pernyataan bangsa Indonesia terkait dengan kedaulatan Indonesia dapat diketahui dalam pembukaan UUD 1945 pada alenea empat. Adapun alinea IV, menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yaitu adanya rakyat Indonesia, pemerintahan negara Indonesia yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar negara, wilayah negara serta dasar filosofis negara yaitu Pancasila (Notonagoro, 1975). Ketentuan lain dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang0Undang dasar. Pasal ini dengan tegas menyebut, bahwa Kedaulatan Negara bersumber pada kedaulatan rakyat, dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang pelaksanannya dilakukaan berdasarkan Undang-Undang Dasar..
Baca : Ketrampilan Dasar Guru
Dengan memperhatikan pasal tersebut maka, bangsa Indonesia menyatakan dirinya secara langsung dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya kembali diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Disamping pengakuan kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia juga dipengaruhi pada teori kedaulatan hukum, dimana dalam tujuan pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, sebagaimana pernah dimuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen, menyatakan, Indonesia adalalah Negara hukum.
c) Tujuan Negara Indonesia
Tujuan bernegara bangsa Indonesia yang harus diwujutkan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
Memajukan kesejahteraan umum,
Mencerdaskan kehidupan bangsa,
Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan pedamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dari tujuan tersebut maka tujuan Negara Indonesia dipengaruhi oleh teori tyujuan Negara untyuk menunjukkan suatu ketertiban. Bila dilihat secara umum, bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, lebih menekankan pada terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia yang mampu bertindak atas dasr nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik perannya sebagai individu maupun dalam kehidupan social bangsa Indonesia.
d) Bentuk Negara Indonesia
Dilihat dari bentuk Negara, Indonesia termasuk pada Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Bentuk kesatuan tercantum pada Pasal UUD 1945, dengan system desentralisasi dimana daerah-daerah dalam wilayah Negara diberikan hak otonomi, dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten dan kota. Pembagian wilayah Negara seperti tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan. Istilah republic sebagai kelanjutan dari Negara kesatuaan yang berbentuk republic menunjuk pada system pemerintah Negara yang dipimpim oleh Presiden.
2.2 Konstitusionalisme
Setiap Negara modern ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan untuk menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan perlakuan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan (Hamilton, 1931:255). Gagasan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam suatu kehidupan umat manusia.
Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukkan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengan negara. Kuncinya adalah consensus general agreement. Jika kesepakatan iti runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang berkaitan, dan pada gilirannya dapat terjadi civil war atau perang sipil, atau dapat pula suatu revolusi.
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern ini pada umumnya dipahami berdasar pada tiga elemen kesepakatan atau Konsensus, sebagai berikut:
Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government).
Kesepakatan tentang the rule of low sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government).
Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institusions and procedures). (Andrews 1968: 2)
Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan bahkan melahirkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, pada suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita Negara) yang berfungsi sebagai philosofhiscegronslaag dan common platforms, di antara sesame warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.
Bagi bangsa Indonesia dasar filosofis yang dimaksud adalah dasar fisafat Negara pancasila. Lima prinsip dasar merupakan dasar filosofis bangsa negara tersebut adalah:
Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima prinsip dasar filsafat negara tersebut merupakan dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita ideal dalam bernegara yaitu:
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Meningkatkan atau memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hokum dan konstitusi. Kesepakatan ini sangat principal karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa dalam segala hal dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas rule of law.
Dalam istilah The Rule of Low berbeda dengan istilah The Rule by Low. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (law) digambarkan hanya bersifat instrumentalis atau hanya sebagai alat sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia yaitu The Rule of Man by Law. Dalam pengertian demikian hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem uang puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang yang disebut konstitusi, baik itu dalam arti naskah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dari pengertian ini kita kenal istilah Constitusional State yang merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi modern. Oleh karena itu kesepakatan tentang sistem aturan sangat peting sehingga konstitusi tidak berguna karena ia sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati hanya bernilai sematik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan:
Bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan
Hubungan-hubungan antar organ Negara itu sama lain
Hubungan antara organ-organ Negara itu dengan warga Negara.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama. Kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharpkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan undang-undang dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Meskipun demikian harusnya konstitusi tidak disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi tatkala orde baru.
Semua kesepakatan ini menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Atas dasar pengertian tersebut maka sebenarnya prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Dalam pengertian ini konstitusimengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, hubungan antara lembaga pemerintahan dengan warga negara. Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya.
2.2.1. Konstitusi Indonesia
a. Pengantar
Dalam proses reformasi hukum dewasa ini sebagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memang amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD-nya itu sendiri, amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut (mahfud, 1999:64).
Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa orde lama dan orde baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden.karena latar belakang politik inilah maka masa orde baru berupaya untuk melestarikan UUD 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat yang tidak dapat diganggu gugat.
Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya sistem kekuasaan dengan “checks and balance” terutama terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran
Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945. yang kedua di lakukan pada tahun 2000, ketiga thun 2001, dan yang terakhir pada tahuhun 2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002.
b. Konstitusi
Konstitusi dalam kosa kata bahasa Inggris constitutional, yang salah satu maknanya adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Herman Heller membagi pengertian konstitusi dalam tiga cakupan, yaitu:
Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (mengandung arti politis dan sosiologis).
Konstitusi adalah suatu kaidah yang hidup dimasyarakat (mengandung arti hukum atau yuridis).
Konstitusi adalah kaidah yang ditulis dalam suatu naskah Undang-Undang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.
Sifat konstitusi ada dua macam, yakni
Flexibel (luwes) dan rigid (kaku).
Bersifat rigid, karena untuk mengubah konstitusi perlu prosedur yang rumit. Sedang bersifat flexible, konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan jaman. Apabila diperlukan konstitusi tidak membutuhkan prosedur yang istimewa atau rumit. Perubahan itu cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa.
2. Formil dan materiil
Bersifat Formil berarti tertulis. Sedangkan bersifat Materiil dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. (sama dengan konstitusi dalam arti relatif). Konstitusi yang besifat kaku tidak dapat megikuti perkembangan zaman karena tidak hanya memuat hal-hal pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. UUD 1945 meskipun perubahannya membutuhkan prosedur istimewa, namun bersifat luwes karena memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok-pokok saja sehingga mudah mengikuti perkembangan zaman.
Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuaaan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian hak-hak warga Negara akan dilindungi.
Fungsi dan kedudukan konstitusi antara lain:
1. Membatasi kekuasaan si pengusaha dan menjamin hak warga Negara.
2. Merupakan percerminan keadaan masyarakat dan Negara bersangkutan.
3. Memberi petunjuk dan arahan kemana Negara akan di bawa.
4. Dasar dan sumberhukum bagi peraturan perundangan di bawahnya.
5. Produk politik yang tertinggi bagi suatu bangsa dalam membentuk dan menjalankan Negara.
Disamping pengertian UUD, di prgunakan juga istilah lain yaitu “konstitusi”. Istilah berasal dari bahasa inggris “constitution” atau dari bahasa belanda “constitutie”.terjamahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar,dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orangbelanda Dan jerman . yang dalam percakapan sehari –hari memakai kata “grondwet’ (grond:dasar, Wet= undang-undang) yang keduanya menunjukan naskah tertulis.
Namun pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai
Arti:
Lebih luas dari pada undang-undang dasar atau
Sama dengan pengertian undang-undang dasar.
Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian undang – undang dasar , karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi saja, dan selain itu masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar.
Bagi Indonesia proses reformasi terhdap UUD 1945 adalah merupakan suatu keharusan, karena hal itu kan mengantrkan bagsa Indonesia kearah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaran
Amandemen pertama UUd 1945 dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap pasal 9 UUD 1945.yang kedua di lakukan pada tahun 2000, ketiga tahun 2001,dan yang terakhir pada tahuhun 2002 dan disahkan pada tnggal 10 agustus 2002. Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Rebublik Indonesia Serikat bagi Undang-Undamg Dasar Republik Indonesia (Totopandoyo, 1981:25.26)
Konstitusi hukum dasar ada dua, yakni hukum dasar tertulis dan yang tidak tertulis.,
Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang dasar)
konstitusi yang tertulis yakni Undang Undang Dasar. Hukum dasar meliputi dua macam yaitu,hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum tidak tertulis (convensi). Oleh karna itu sifatnya yang tertulis, maka undang-undang dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum menurut E.C.S wade dalam bukunya Constitusional Law, undang – Undang dasar menurut sifat dan fungsi adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.
Dalam penjelasan UUD 1945 di sebutkan bahwa undang-undang dasr 1945 bersifat singkat dan supel. Undang-undang dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lainyabhanya mencatat aturan peralihan dan aturan tambahan.Hal ini mengandung makna:
(1) Telah cukup jikalau uandang-uandang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok.
(2) Sifatya yang supel (elastis) dimaksudkan bahwa kita senantia harus terus berkembang,dinamis.
Menurut padmowahyono, seluruh kegiatan Negara dapat di kelompokan menjadi dua macam yaitu:
(1) Penyelenggaraan kehidupan Negara.
(2) Penyelenggaraan kesejahteraan social.
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka sifat-sifat Undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut :
(1) Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun mengikat bagi setiap warga Negara.
(2) Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel,memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus di kembangakan sesuai dengan sesui dengan perkembangan jaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
(3) Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus di laksanakan secara konstitusional.
(4) Undang-undang dasar 1945 dalam tertip hukum Indonesia merupakan peraturan-peraturan hukum positif tertinggi,di samping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertip hukum Indonesia.
Hukum Dasar yang tidak tertulis (Convesional)
Konstitusi tidak tertulis dikenal dengan nama Convesional. Convesional adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia adalah pelaksanaan pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus. Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebgai berikut :
(1) Merupakan kebiasaan yang berulangkali dan terpeelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
(2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar dan berjalan sejajar.
(3) Di terima oleh seluruh rakyat.
(4) Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang dasar.
Contoh-contoh Convensional antara lain sebagai berikut :
(1) Peangabilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
(2) Pratek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis antara lain :
(a) Pidato kenegaraan presiden republic Indonesia setiap tanggal 16 agustus di dalam siding dewan parwakilan rakyat.
(b) Pidato presiden yang di ucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama pada minggu bulan januari setiap tahunnya.
Baca : Profesi Guru
Ketiga hal tersebut dalam batinnya secara tidak langsung adalah merupakan realisasi dari undang –undang dasar (merupakan pelengkap).Namun perlu di garis bawahi bila mana convensi ingin di jadikan menjadikan rumusan yang bersifat tertulis , maka yang berwenabg adalah MPR, dan rumusannya buukanlah merupakan suatu hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan MPR.
Jadi konvensi bilamana dikehendaki untuk mrnjadi suatu aturan dasar yang tertulis , tidak secara otomatis setingkat dengan UUD melaikan sebagai suatu keterapan MPR.
c) Keberadaan dan Tujuan Konstitusi
Menurut Mahfud MD (2002), secara umum konstitusi diartikan sebagai aturan dasar ketatanegaran yang setelah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat Rousseau, dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisikan pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraaan kekuasaan pemerintah negar. Dengan kata lain konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan penguasa ditentukan oleh pengusaha. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran atas konstitusi harus dipandang sebagai pelanggaran atas kontrak social.
d) Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia
Beberapa cara perubahan UUD atau konstitusi di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan UUD atau Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yaitu:
Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUd 1945 Proklamasi
Perubahan Konstitusi dalam Konstitusi republik Indonesia Serikat
Perubahan Undang-Undang Dassar dalam UUDS
Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 pada periode Orde lama dan Orde Baru
Perubahan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
Kedudukan UUD sebagai hukum dasar tertulis merupakan sumber hukum setiap produk hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau peraturan lainnya.
Pembukaan UUD 1945 Amandemen
Pembukaan UUD 1945 Amandemen, tidak mengalami perubahan sebagaimana awalnya UUD 1945 ditetapkan. Dapat tidaknya Pembukaan UUD 1945 dilakukan perubahan terdapat dua pandangan. Menurut Notonegoro, Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental keberadaan Negara Republik Indonesia, Pembukaan merupakan suatu rangkaian dengan proklamasi 17 agustus 1945, sehingga tidah boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Perubahan terhadap pembukan berarti pembukaan Negara Proklamasi, meski masih ada Negara Indonesia tetapi Negara terebut bukan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Pendapat lain dikemukakan oleh Mahfud MD (2000), bahwa semua hasil perbuatan manusia dapat d ubah, termasuk pembukaan UUd 1945. Semua itu sangat tergantung kepada dinamika masyarakat Indonesia.
Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh UUD ke dalam pasal-pasalnya. Empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah:
Pokok pikiran I cerminan sila ke tiga
Pokok pikiran II cerminan sila ke lima
Pokok pikiran III cerminan sila ke empat
Pokok pikiran IV cerminan sila ke satu dan ke dua.
Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002
Sistem pemerintahan Negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dibagi atas tujuh , secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem ini dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara. Walaupun tujuh pokok tersebut tidak lagi sebagai dasar yuridis, namun tetap mengalami perubahan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen secara komparatif, sebagai berikut :
Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechtstaat)
Negara Indonesia berdasrkan atas hukum (Rechtstaat), bukan kekuasaan belaka (Machtsstaat) memiliki makna bahwa Negara, termasuk Pemerintah beserta Lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melakukan tindakan apapun harus dilandasi maupun dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht), harus berhadapan dengan kekuasaan (macht), sehingga akan tampak rumusannya dalam pasal-pasal. Tetapi juga harus sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 lalu diwujudkan oleh cita-cita hukum (rechsidee) yang merupakan hukum dasar tidak tertulis.
Pengertian Negara hukum baik dalam arti formal yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Juga dalam arti material, yaitu Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh bangsanya. Dengan landasan material tersebut, hendaknya setiap tindakan Negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan. Dua landasan tersebut adalah kegunaanya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtnaigheid).
Sistem Konstitusional
Berdasarkan sifat ini pemerintah atas system konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas). Sehingga pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan sebagainya.
Dengan landasan keduanyanya, maka dapat diciptakan system mekanisme hubungan dan hokum antar lembaga Negara, yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian cita-cita nasional.
Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat
Sistem kekuasaan sebelum mengalami amandemen dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungorgatan des willens des Statsvolkes). Majelis ini bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), juga pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan majelis, dengan begitu Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis dan wajib menjalankan keputusan-keputusan majelis.
Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2). MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai masa jabatan atau jika melanggar suatu konstitusi.
d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi Di samping MPR dan DPR.
Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen , sebagai berikut :
“Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden (Concentration of power responsibility upon the president) “.
Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertingggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat (UUD 1945 Pasal 6A ayat (1)).
Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR
Menurut UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan :
“Di samping presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang (Gezetzgebung) pasal 5 ayat (1) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara (Staatsbergrooting) sesuai dengan pasal 23.
Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak Bertanggungjawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Sistem ini dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :
“ Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri Negara (Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen). Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen 2002).
Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas
Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002dan masih sesuai dengan penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (UUD 1945 hasil Amandemen 2002 pasal 6A ayat (1)). Dengan demikian dalam system kekuasaan kelembagaan Negara Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar, maka DPR dapat melakukan Impeachment.
Baca : Manajemen Kelas
4. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum
Menurut Penjelasan UUD 1945 , Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan sifat. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dulu oleh alat-alat yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.
Ciri-ciri suatu Negara hukum :
ü Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang menandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
ü Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
ü Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan secara aman dalam melaksanakannya.
Sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum memberikan pengayom agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara. Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia benar-benar akan mengembalikan peranan hokum, aparat penegak hokum bersama seluruh sistem peraturan perundang-undangan akan dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Adapun pembangunan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan Negara hukum, diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional terutama rakyat, melalui penyusunan materi hokum yang bersumber pada Pancasila sebagai sumber filosofinya dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusinya, serta aspirasi rakyat sebagai sumber materialnya.
PENUTUP
Negara adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok manusia yang dipimpin oleh suatu pemerintahan yang berdaulat.
Konstitusi adalah sebuah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah termasuk dasar hubungan kerja sama antara Negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apakah pengaruh konstitusi terhadap suatu Negara khususnya Negara Indonesia
konstitusi terhadap Negara Indonesia sangatlah berpengaruh karena konstitusi merupakan suatu aturan – aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang di bentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintah sehingga negara Indonesia tertata dan tidak terjadi penyelewengan dalam pemerintahan di Indonesia.
Saran dengan mempelajari pengertian negara dan konstitusi, sehingga kita sebagai warga negara dapat memahami dan lebih mengenal negara Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.
Bedjo, Zainul Akhyar. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Banjarmasin: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
WP Harsoyo, dkk. 1982. Pendidikan Moral Pancasila. Solo: Tiga Serangkai.
Sukonto Bambang Priyo. 2009. Panduan Belajar Pendidikan Keawrganegaraan. Yogyakarta: Primagama.
0 Response to "Negara dan Konstitusi"
Post a Comment